Rancangan APBD tersebut disetujui bersama Bupati dan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Blora, Minggu (30/11/2025) malam. Bupati Blora Arief Rohman, Wakil Bupati Sri Setyorini, Forkopimda, dan sejumlah kepala dinas turut hadir.
Ketua DPRD Blora Mustopa mengungkapkan bahwa penyusunan APBD tidak mudah karena terdapat pemotongan TKD sebesar Rp370 miliar. Kondisi ini mendorong DPRD dan Pemkab melakukan penyesuaian kebijakan tanpa mengurangi arah prioritas pembangunan.
“Kami tetap sepakat bahwa infrastruktur, terutama jalan, menjadi skala prioritas. Walaupun transfer daerah berkurang, anggarannya tetap kami jaga,” tegasnya.
Mustopa menambahkan, padatnya agenda menyebabkan paripurna digelar malam hari. Namun seluruh agenda utama dapat diselesaikan dengan baik. Sejumlah fraksi memberikan catatan penting terhadap rancangan anggaran tersebut.
Fraksi Gerindra dan Golkar menekankan perlunya penguatan pendapatan asli daerah (PAD). PDIP mendorong peningkatan kinerja BUMD sebagai sumber pendapatan baru. Nasdem menyoroti lambannya pelaksanaan proyek APBD yang selama ini sering dimulai mendekati akhir tahun. Catatan ini menjadi perhatian Pemkab untuk perbaikan tata kelola anggaran pada 2026.
Menanggapi pandangan fraksi, Bupati Blora Arief Rohman menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan APBD secara efisien serta memastikan proyek pembangunan tidak terlambat. “Fokus kami tetap pada layanan dasar dan infrastruktur. Serapan anggaran harus dimulai sejak awal tahun agar tidak molor,” tegasnya.
Dengan telah disetujuinya Ranperda APBD 2026, DPRD dan Pemkab Blora berharap anggaran yang ada dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, meskipun ruang fiskal tahun depan lebih ketat akibat penurunan transfer pusat. ‘’Infrastruktur tetap kami anggarkan, dan tahun depan OPD harus bekerja lebih cepat,” kata Mustopa.
***
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments